Legalisasi (Terselubung) Narkotika: Prelude Keterpurukan Bangsa

26 Jan

Jangan lantas terpangah bila Anda menemukan seseorang menyesap lintingan mariyuana atau menggengam serbuk kokain sambil melenggang di jalan raya. Barang tabu itu kini menjadi “halal”, asalkan tidak lebih dari 1 gram.

Potret peristiwa semacam itu bukan tidak mungkin terjadi, menyusul pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011. Regulasi yang disahkan pada pertengahan April tersebut merumuskan pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkotika. Praktis, sejak saat itu para pengguna narkoba harus “melaporkan diri” kepada institusi penerima wajib lapor. Merasa janggal? Anda tidak sendiri, setidaknya ada saya menemani. Awalnya, saya pun terheran-heran ketika membaca wacana tersebut. Dan, masih tetap dibuat tertegun meskipun telah mencoba mencernanya beberapa kali.

Tidak siap

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa pecandu narkotika atau pihak keluarganya wajib melapor untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Pelaporan dapat ditujukan kepada puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tidak dapat dimungkiri, instansi kesehatan memegang peran sentral dalam PP 25/2011 ini. Sejumlah puskesmas, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi telah didaulat sebagai tempat rujukan bagi para pecandu narkoba yang melakukan wajib lapor. Ironisnya, hingga peraturan tersebut ditandatangani oleh presiden, petunjuk pelaksanaan yang jelas belum juga diterima oleh instansi tersebut.

Para petugas kesehatan mengaku kebingungan dengan tugas dan fungsi mereka. Tidak ada mekanisme jelas mengenai prosedur rehabilitasi yang harus dilakukan. Hal tersebut menggambarkan ketidaksiapan pemerintah dalam merancang sebuah peraturan. Seharusnya segala mekanisme yang menyertai dapat diselesaikan sebelum tanda tangan orang nomor satu dibubuhkan dalam secarik regulasi.

Hal lain yang perlu dicermati tercantum pada pasal 22. Dalam ayat-ayatnya disebutkan bahwa pendanaan program rehabilitasi pecandu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tidak dinyatakan dengan gamblang, sektor mana yang bertanggung jawab terhadap pendanaan tersebut.

Mengingat besarnya andil instansi kesehatan dalam PP 25/2011, bisa ditebak bahwa program itu akan dibebankan pada anggaran kesehatan. Wacana tersebut sangat kontras dengan keadaan di lapangan. Sejak tahun 2010, mayoritas daerah justru belomba-lomba memangkas anggaran kesehatannya untuk dialokasikan pada sektor lain. Apabila dana yang kian menipis tersebut digunakan untuk mendukung proyek ini, dana untuk kebutuhan yang lebih urgen pun jadi terbengkalai. Imbasnya, kondisi kesehatan di daerah tersebut bisa menurun akibat peraturan ini.

Utopia

Di satu sisi, peraturan yang terdiri dari 25 pasal itu menyimpan niat mulia untuk mengarahkan para pecandu ke jalan yang benar. Ada tiga tujuan yang diusung dalam peraturan ini: memenuhi hak pecandu untuk mendapatkan pengobatan, melibatkan peran keluarga dan masyarakat dalam membimbing pecandu, serta memberikan informasi kepada pemerintah mengenai penetapan kebijakan narkotika. Lembaga rehabilitasi digadang-gadang merupakan tempat yang paling tepat untuk memberikan efek jera, alih-alih sel penjara.

Di sisi lain, peraturan itu bak bumerang yang siap berbalik menyerang. Ketetapan tersebut seolah menjadi upaya dekriminalisasi konsumsi dan penyebaran narkotika di Indonesia. Pasalnya, selain berlaku untuk pecandu yang menyerahkan diri secara sukarela, PP 25/2011 juga diperuntukkan bagi mereka yang tertangkap aparat. Pengguna narkoba yang kedapatan membawa atau mengonsumsi narkotika kurang dari 1 gram dapat terbebas dari jerat hukum. Mereka hanya akan dikenai sanksi berupa penempatan di panti rehabilitasi.

Dengan adanya ketentuan batas minimal jumlah narkotika yang “dimaklumi” tersebut, peredaran narkotika pun dapat beroperasi dengan lebih leluasa. Para pengedar dan pengguna dapat bebas berkeliaran tanpa perlu takut pada bayang-bayang meja hijau. Belum lagi jika para penegak hukum turut serta memanfaatkan peraturan itu sebagai ladang korupsi, mempermainkan hukum dengan cara mengurangi barang bukti. Asalkan ada uang pelicin, pelaku yang tertangkap menggunakan narkoba dalam jumlah besar bisa lepas dari pidana dan hanya mendapatkan sanksi rehabilitasi.

Sejatinya, setiap peraturan pasti dibuat demi kemaslahatan suatu negara. Namun, ada baiknya pemerintah mampu melakukan refleksi sebelum menggarap sebuah idealisme yang mampu laksana. Para petinggi negeri seyogyanya menimbang dengan cermat kesiapan bangsa Indonesia dalam menjalani PP 25/2011. Mengingat tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang masih tergolong rendah, sulit rasanya untuk melihat titik cerah keberhasilan peraturan ini. Pemerintah tampaknya harus berupaya ekstra keras jika tidak ingin dicap sebagai pembuat utopia semata. Tentunya kita tidak ingin bangsa ini terpuruk akibat konstitusi yang gegabah, betul?

-Rubrik Suara Mahasiswa. Desk Opini dan Humaniora. SKMA No. 04/XLI/Juli-Agustus 2011-

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: